Bebaskan Daerah Tentukan Zonasi untuk PPDB

Bebaskan Daerah Tentukan Zonasi untuk PPDB

Bebaskan Daerah Tentukan Zonasi untuk PPDB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kebebasan daerah terkait

pembagian zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad, kewenangan daerah membentuk petunjuk teknis (juknis) zonasi dilakukan karena masing-masing wilayah memiliki kondisi sekolah yang berbeda.

Di Bandung, Jawa Barat, terdapat daerah yang tidak ditetapkan zonasi yakni Cilengkrang.

Di daerah tersebut, ada kecamatan yang tidak memiliki sekolah menengah atas (SMA) sehingga lulusan sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di sana diperbolehkan mendaftar di wilayah lain.

Menurut Hamid, penghapusan zonasi di wilayah semacam itu memang harus dilakukan. “Enggak apa-apa. Memang harus seperti itu,” kata dia, Kamis (25/4).

Hamid menegaskan, pemerintah daerah harus mengetahui di wilayah yang tidak memiliki sekolah lanjutan.

Sehingga, siswa yang ingin melanjutkan sekolah dapat segera ditentukan zonanya, tidak harus sesuai dengan wilayah administratif.

“Memang harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Makanya yang menetapkan zona kan Dinas Pendidikan setempat. Itu agar bisa memperhatikan daerah-daerah blank spot, seperti contoh di Bandung itu,” terangnya.

Masing-masing daerah dibebaskan membuat zona-zona yang akan memudahkan para siswa untuk mendaftar sekolah lanjutan. Oleh sebab itu, juknis PPDB akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi di wilayah terkait.

 

Baca Juga :