Fungsi Dan Tugas Kementerian Menurut Para Ahli

Fungsi Dan Tugas Kementerian Menurut Para Ahli

Fungsi Dan Tugas Kementerian Menurut Para Ahli

Kementerian adalah sebuah organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang mungkin memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan, pejabat senior dari pelayanan publik, lembaga, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasehat, organisasi manajerial atau administratif .

Kementerian biasanya dalam kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, presiden, atau kanselir. Sebuah pemerintah biasanya memiliki banyak kementerian, masing-masing berurusan dengan urusan pemerintahan tertentu. Kementerian bervariasi di seluruh negara, beberapa yang umum termasuk Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Departemen Kesehatan.

Beberapa negara seperti Swedia, Filipina, dan Amerika Serikat tidak menggunakan istilah “layanan” kepada pemerintah dan hanya menggunakan istilah “departemen”. Hong Kong menggunakan istilah “lembaga”.

Fungsi Dan Tugas Kementerian

Menjalankan kekuasaan eksekutif pemerintahan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada dan masalah tersebut telah diputuskan oleh presiden. Dalam prakteknya, pekerjaan yang dilakukan di kementerian masing-masing untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi mandat presiden.

Termasuk menjalankan pelayanan administrasi dan berfungsi sebagai akting termasuk kebutuhan untuk mempersiapkan keputusan, sesuai dengan kebijakan mandat ini pemerintah juga sektor administrasi yang relevan baik di dalam negeri dan dalam rangka kerja sama internasional.

Fungsi penting lain yang melibatkan kementerian mengarahkan dan mengawasi instansi dan lembaga yang beroperasi di bawah tanggung jawab mereka, dalam hal pelayanan harus mampu bekerja dalam kerangka kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan lokal, seperti pemerintah daerah, khususnya bidang kerjasama melibatkan pengembangan legislasi dan publik jasa.

Menteri melakukan pengawasan langsung dari pemerintah daerah dan sektor pemerintah daerah, ruang lingkup tugasnya.

Baca Juga :