Penilaian Terkait Pemanfaatan Sesuai Peraturan

Penilaian Terkait Pemanfaatan Sesuai Peraturan

Penilaian Terkait Pemanfaatan Sesuai Peraturan

Pada pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 disebutkan bahwa:

”Penilaian barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/walikota”.

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang bersertifikat dibidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Kemudian pada ayat (4), disebutkan bahwa:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik Daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.”

Dari kedua ayat di atas, yang dipetik secara utuh dari Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008, secara jelas dimaknai sebagaimana tersurat—diatur bahwa kewenangan penilaian atas pemanfaatan BMD dengan kondisi apapun berada pada penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, kecuali atas apa yang diatur pada ayat (4) di atas. Kondisi apapun disini berarti termasuk didalamnya segala variasi jenis pemanfaatan sebagimana diatur dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008, yaitu:
“Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.”

Dan termasuk di dalamnya adalah varian yang timbul berdasarkan letak kewenangan yakni pada pengelola barang atau pada pengguna barang.

Penilaian Terkait Penyewaan BMD Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pada pasal 52 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007, disebutkan bahwa:
(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007

bagian X, angka 2, huruf a s/d huruf e, disebutkan bahwa:
a Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian asset;
b. Lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset adalah perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Panitia penilai, khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diperoleh nilai wajar;
d. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut;
e. Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset, dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.

Penilaian Terkait Penyewaan BMD Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat,

Pada pasal 54 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 tahun 2010, disebutkan bahwa:

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independen bersertifikat di bidang penilaian aset.

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

(3) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh pengelola dan dapat melibatkan penilai independen.

(4) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Jika dimaknai sebagaimana adanya, ketiga regulasi tersebut memiliki bobot nilai dan pengakuan yang sama, yaitu pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sejalan dengan hal tersebut diatas maka baik Pengelola maupun Pengguna Barang dalam melaksanakan tata kelola Barang Milik daerah mestinya mengikuti regulasi yang ada sehingga dalam perjalanan tidak menimbulkan multitafsir.

Polimik multi tafsir pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pemanfaatan muncul ketika pelaksanaan tidak sesuai dengan regulasi yang digariskan akan tetapi berdasarkan pada pesan sponsor atau keinginan, kelompok tertentu. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi karena dalam pengelolaan Barang Milik Daerah semua keputusan menurut hemat penulis harus dikembalikan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Kepala Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik daerah bahwa Kepala Daerah adalah pemegang Kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dalam melaksanakan kekuasaan tersebut Kepala Daerah dibantu oleh 1). Sekretaris Daerah sebagai pengelola, Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Aset sebagai Pembantu pengelola, Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang, Penjabat Penyimpan dan pengurus Barang SKPD.

Sumber : https://dogetek.co/