Terkait dengan pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah

Terkait dengan pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah

Terkait dengan pelaksaTerkait dengan pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerahaerah

 

Pengaturan tentang prosedur pelaksanaan sewa Barang

Milik Daerah diatur sebagai berikut :

Dalam pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 menyebutkan bahwa

Pasal 21 ayat (1) huruf b s/d huruf d, ayat (3) dan ayat (4)

(1) Penyewaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk:

b. penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;

c. penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);

d. penyewaan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota.

(4) Penyewaan atas barang milik negara /daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 22

(1) Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara/daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah, selain penyewaan dapat dipungut retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. barang milik negara oleh pengelola barang;

b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.

(4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selamajangka waktu penyewaan;

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Cukup jelas.

(5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

Uang sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan.

Dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 menyebutkan bahwa :

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.

(2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

(3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

(4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Dalam Pasal 33 Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa :

(1) Barang milik daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.

(2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah.

(3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Penyewaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

(5) Barang milik daerah yang disewakan kepada pihak ketiga dan/atau pihak ketiga berkeinginan untuk melakukan renovasi, wajib mendapat persetujuan Bupati melalui pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Pengelola.

(6) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), teknis pelaksanaan dilakukan oleh tim teknis pemerintah daerah yang dibentuk dengan keputusan pengelola.

(7) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(8) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(9) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Mengacu pada ketentuan tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa sewa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan hanya dapat dilaksanakan oleh Pengelola atas Persetujuan Kepala Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, oleh SKPD diserahkan kepada Pengelola.

Perlu disadari bahwa dalam hal sewa barang milik daerah yang perlu diperhatikan adalah obyek dan subyek, jenis dan jumlah barang yang disewakan serta barang tersebut tidak dimanfaatkan lagi untuk pelaksanaan tupoksi SKPD, disamping itu Barang Milik daerah yang disewakan harus menguntungkan Pemerintah Daerah.

Menguntungkan disini tidak hanya dilihat dari sisi komersialnya akan tetapi juga diperhatikan dari sisi pelayanan sistem kepemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai tujuan utama pembentukan pusat Pemerintahan bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejateraan masyarakat.

Sumber : https://solopellico3p.com/